MASAPNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyoroti serius kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gumas. Sorotan ini muncul lantaran pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 jauh dari target yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Gumas Binartha saat dibincangi di Kuala Kurun, baru-baru ini, mengatakan bahwa kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian kami adalah PAD, khususnya yang berasal dari sektor pajak daerah, yang secara umum belum terealisasi optimal,” ujar Binartha, yang akrab disapa Obin, 9 Juli 2025.
Menurutnya, realisasi PAD tahun 2024 menunjukkan deviasi yang cukup signifikan dari target. Komponen PAD yang paling belum tercapai adalah penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang seharusnya menjadi penyumbang terbesar bagi PAD.
“Dari penjelasan yang kami terima, belum tercapainya target BPHTB disebabkan karena beberapa perusahaan besar (PBS) belum menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kementerian ATR/BPN masih tertunda, serta pendampingan hukum dengan Kejaksaan juga belum menunjukkan hasil signifikan,” papar Obin.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Gumas telah memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah daerah. Salah satunya terkait pendapatan dari retribusi dan penyewaan alat berat yang dinilai belum optimal.
DPRD merekomendasikan agar Dinas Pertanian melakukan reformasi manajemen alat berat agar lebih produktif dan memberi kontribusi nyata terhadap PAD. Jika perlu, pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga secara profesional.
Selain itu, DPRD juga mendorong dinas teknis untuk lebih agresif dan inovatif dalam menggali potensi PAD baru.
“Kalau hanya menunggu PAD datang tanpa strategi, capaian yang signifikan tidak akan pernah terwujud. Perlu keberanian dari OPD Pemkab Gunung Mas—jangan hanya rutinitas,” tegas Obin menutup. (IST)
