MASAPNEWS – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Richard menegaskan pemerintah kabupaten komitmen melaksanakan transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penerapan SPBE juga tidak sembarangan, namun terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ucapnya saat membuka kegiatan presentasi akhir dan penyerahan dokumen akhir penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di Kuala Kurun, Selasa.
Adapun kegiatan presentasi akhir dan penyerahan dokumen ini, tahapan akhir dari seluruh proses penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Gumas. Tahapan ini sangat penting, karena memaparkan hasil analisis berbagai kondisi di daerah setempat.
Melalui dokumen tersebut, diharap Pemkab Gumas memiliki peta jalan yang jelas dalam mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan, penerapan SPBE bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik semata, namun tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“SPBE adalah sistem kolaboratif yang hanya dapat berjalan baik jika setiap perangkat daerah terlibat aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman strategis dalam menyusun program dan kegiatan di perangkat daerah masing-masing.
Lalu mengintegrasikan rencana kerja dan penganggaran di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) agar selaras dengan kebijakan SPBE daerah.
Kemudian komitmen untuk memperkuat interoperabilitas data dan kolaborasi antarperangkat daerah, sehingga layanan pemerintahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan.
“Jadi, implementasi SPBE di Gumas tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan pelayanan publik yang prima,” tandas Richard.
Sementara itu, Kepala Diskominfosantik Gumas Ruby Haris menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu, dengan melibatkan seluruh perangkat daera sebagai responden dan pemangku kepentingan utama.
“Semoga dokumen yang disusun ini dapat menjadi landasan strategis bagi setiap perangkat daerah dalam mengembangkan layanan digital, memperkuat interoperabilitas data, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” demikian Ruby. (ist)
