KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menegaskan fogging atau pengasapan untuk mengendalikan demam berdarah dengue (DBD) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah kriteria, bukan untuk pencegahan rutin atau permintaan tanpa indikasi.
Penjelasan itu termuat dalam jawaban Bupati Jaya Samaya Monong yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Lelie, A.Md, sebelumnya meminta Dinas Kesehatan melalui puskesmas melakukan fogging di seluruh kecamatan yang terindikasi DBD, sesuai laporan yang masuk dari Kecamatan Kurun dan Kecamatan Tewah.
Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Kesehatan memang melakukan fogging, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi beberapa kriteria agar tindakan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu bagi masyarakat.
Kriteria pertama, fogging dilakukan apabila terdapat kasus positif DBD atau ada penularan di wilayah tersebut, dengan jangkauan minimal pada jarak kurang dari 200 meter dari tempat kasus ditemukan.
Bupati menegaskan fogging bukan untuk pencegahan rutin atau permintaan tanpa indikasi yang mengharuskan, karena yang disemprotkan merupakan bahan kimia berbahaya sehingga penggunaannya harus dibatasi pada kondisi yang memenuhi kriteria kesehatan masyarakat.
Kriteria kedua, harus dilakukan penyelidikan epidemiologi atau PE oleh puskesmas untuk mengonfirmasi adanya kasus penyebaran, sehingga keputusan melakukan pengasapan didasarkan pada data lapangan dan bukan sekadar dugaan awal.
Kriteria ketiga berkaitan dengan efektivitas, yakni fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak membunuh telur maupun jentik nyamuk, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah menekankan pembersihan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang sampah, yang dinilai sangat penting dilakukan di samping fogging.
Fraksi PDI Perjuangan menempatkan puskesmas sebagai ujung tombak penanganan di lapangan. Dalam jawaban Bupati, puskesmas memegang peran kunci karena penyelidikan epidemiologinya menjadi dasar untuk menentukan perlu tidaknya fogging di suatu wilayah.
Jawaban mengenai fogging merupakan salah satu dari dua tanggapan pertama Bupati kepada Fraksi PDI Perjuangan, yang pada prinsipnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dibahas bersama eksekutif.
Bupati meminta apabila masih ada hal yang belum jelas, anggota dewan dapat membahasnya dalam rapat-rapat berikutnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, termasuk pembahasan anggaran untuk bidang kesehatan pada tahun anggaran 2027.






