KUALA KURUN – Menghadapi penurunan transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya DAU yang telah ditentukan penggunaannya dan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD di Kuala Kurun, Senin (16/11/2026).
Jaya mengatakan, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperlukan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi nontunai, serta optimalisasi potensi sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk pengawasan aktivitas produksi dan distribusi CPO serta pemenuhan kewajiban kebun plasma bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun, mengarahkan belanja lebih produktif, serta mengembangkan alternatif pembiayaan melalui KPBU, pinjaman daerah, dan obligasi atau sukuk daerah.
Bupati juga menegaskan pentingnya menjaga pelayanan publik melalui pemetaan pagu efektif perangkat daerah, memperkuat reformasi birokrasi, serta memastikan program prioritas Tambun Bungai tetap memperoleh alokasi anggaran secara proporsional.
Pada sektor perlindungan sosial, Pemkab Gunung Mas mengalokasikan Rp32,329 miliar untuk mendukung cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui JKN dan Rp3,702 miliar untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan serta aparatur desa dan tokoh adat.
Penganggaran juga memperhatikan pemenuhan belanja wajib, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, pengawasan internal, dan pengembangan kompetensi ASN. Efisiensi belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, studi banding, dan seminar turut menjadi perhatian.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan padat karya, pasar penyeimbang, serta stabilitas transportasi barang dan penumpang.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan pelayanan serta program prioritas masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.






