KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,6 persen pada 2027. Target tersebut menjadi salah satu indikator makro pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun, Senin (16/11/2026).
Jaya menjelaskan, penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 4,9 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 75,12, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,80 persen, serta Indeks Gini sebesar 0,23.
Menurut Jaya, pencapaian berbagai target indikator makro tersebut memerlukan dukungan penganggaran yang tepat sasaran serta pelaksanaan program pembangunan yang optimal.
Melalui kebijakan APBD 2027, pemerintah daerah berharap seluruh program prioritas dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
Sinergi seluruh perangkat daerah juga diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diketahui, DPRD Kabupaten Gunung Mas menggelar tiga rapat paripurna dalam dua hari, 16-17 November 2026. Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan dua Raperda inisiatif DPRD.
Pada Senin, 16 November, Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dimulai pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah penyampaian pidato Bupati Gunung Mas atas Raperda APBD 2027.
Setelah itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan dua Raperda inisiatif DPRD: Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Pukul 13.00 WIB di hari yang sama, Rapat Paripurna Ke-6 menghadirkan pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan atas pidato Bupati. Pemerintah daerah juga menyampaikan pandangannya atas Raperda inisiatif DPRD.
Pada Selasa, 17 November, pukul 08.00 WIB, Rapat Paripurna Ke-7 mengagendakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi, serta jawaban Bapemperda atas pandangan pemerintah daerah. Seluruh rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gunung Mas. (IST)






