Pemkab Gunung Mas: Banyak Pokir DPRD Belum Terakomodasi karena TKD Turun dan DBH Minerba Tertunda
KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengakui cukup banyak usulan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD pada 2025 dan 2026 belum dapat terakomodasi, meski sebagian tetap dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.
Penjelasan itu termuat dalam jawaban Bupati Jaya Samaya Monong yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pertanyaan sejumlah fraksi.
Menurut Bupati, pertanyaan soal pokir disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Perindo, serta secara lisan oleh Fraksi Demokrat. Perindo menanyakan pokir 2025 dan 2026 yang sudah maupun belum terlaksana, serta kepastian pokir 2027.
Bupati menjelaskan, penyusunan RAPBD dan APBD tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menempatkan pokir DPRD sebagai salah satu bahan penyusunan rancangan anggaran daerah.
DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokir berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, sebagai bahan merumuskan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran pembangunan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Bupati mengingatkan bahwa pada 2025 dan 2026 pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas presiden, yang bagi Gunung Mas berdampak pada penurunan TKD yang signifikan serta penundaan penyaluran DBH minerba.
Akibatnya, cukup banyak usulan pokir belum dapat terakomodasi, tetapi tetap ada yang dapat dilaksanakan. Rincian lengkapnya, menurut naskah Bupati, akan disampaikan pada saat pembahasan bersama DPRD, bukan dalam jawaban tertulis tersebut.
Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah daerah menyatakan akan berusaha mengakomodasi pokok pikiran para anggota DPRD. Naskah jawaban tidak menyebut besaran maupun daftar kegiatan, sehingga kepastiannya masih menunggu pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
Bupati juga menekankan catatan penting dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 ayat (6), bahwa seluruh pokir anggota DPRD harus diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.
Ketentuan itu, menurut Bupati, selaras dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat nomor B/2627/KSP.00/70-74/05/2026 tanggal 5 Mei 2026 perihal permintaan data dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Surat KPK tersebut meminta data pokok pikiran anggota DPRD yang sudah terinput di SIPD selama beberapa tahun terakhir, sehingga pencatatan pokir dalam sistem itu menjadi catatan penting bagi semua pihak yang terlibat.
Fraksi Demokrat sebelumnya menyatakan bahwa pokir yang telah disampaikan langsung kepada OPD maupun dituangkan dalam SIPD pada 2025 hingga 2026 akan disampaikan kembali kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.






