KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen menyukseskan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II tahun 2027 yang akan digelar di 59 desa, dengan menekankan penguatan netralitas serta kapasitas panitia penyelenggara di tingkat desa.
Komitmen itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam jawaban atas pandangan umum fraksi yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026).
Jawaban tersebut menanggapi Fraksi Gerakan Nasional melalui juru bicara Pdt. Rayaniatie Djangkan, M.Th, yang meminta pemerintah daerah dan panitia Pilkades benar-benar independen, tanpa intervensi, tidak berpihak pada kandidat, serta memitigasi politik uang.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah daerah akan memperkuat netralitas dan kapasitas panitia, menggelar sosialisasi, serta bimbingan teknis atau bimtek, agar setiap tahapan pemilihan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dukungan anggaran untuk persiapan tersebut sebesar Rp1 miliar, yang menurut Bupati dialokasikan pada Perubahan APBD 2026, bukan pada APBD 2027 yang sedang dibahas bersama DPRD saat ini.
Pemkab juga berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, dan tokoh adat sebagai upaya mencegah politik uang serta konflik sosial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala desa di wilayah Gunung Mas.
Fraksi Gerakan Nasional menyatakan harapannya agar Pilkades berlangsung jujur dan adil, sehingga terpilih pemimpin desa yang amanah, berintegritas, dan memajukan desa dalam mendukung Program Tambun Bungai, yakni Maju, Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Bermartabat.
Penguatan netralitas dinilai penting karena kepala desa terpilih akan memegang kendali pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa yang pada 2027 mengalami penurunan sebesar 54,09 persen dari Rp78,944 miliar menjadi Rp36,239 miliar.
Dalam naskah yang sama, Bupati menyebut pemerintah daerah mendampingi penyusunan RKPDes dan APBDes 2027 di 114 desa, dengan memprioritaskan pelayanan dasar, penanganan stunting, dan ketahanan pangan di tengah menyusutnya anggaran desa.
Jawaban mengenai Pilkades merupakan salah satu dari enam saran Fraksi Gerakan Nasional yang ditanggapi pemerintah daerah, di samping soal pendapatan asli daerah, lampu lalu lintas, penutupan PBS, pemeliharaan jalan, dan mitigasi kerusakan infrastruktur.
Fraksi Gerakan Nasional sendiri menyatakan sepakat bahwa APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gunung Mas.
Bupati berharap pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027 dapat berjalan lancar, sementara apabila ada hal yang belum terjawab mengenai Pilkades maupun isu lain, anggota dewan dipersilakan membahasnya pada rapat-rapat berikutnya.






