KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan akan memperluas basis pemungutan, menambah jenis pajak dan retribusi, serta menyesuaikan tarif sesuai ketentuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027.
Rencana itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam jawaban atas pandangan umum fraksi yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026).
Jawaban tersebut menanggapi Fraksi PDI Perjuangan yang meminta Badan Pendapatan Daerah bersungguh-sungguh menggali dan mempertahankan sumber PAD, serta Fraksi Golkar yang mendorong optimalisasi PAD demi kemandirian fiskal daerah.
Bupati menyatakan sepakat bahwa Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah yang dibebani target PAD harus terus menggali dan mempertahankan sumber pendapatan guna meningkatkan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
Selain perluasan basis pemungutan dan penambahan jenis pajak serta retribusi, pemerintah daerah akan memetakan potensi sumber pendapatan daerah agar tidak ada potensi yang terlewat dari upaya penggalian PAD.
Pemkab juga terus mengoptimalkan digitalisasi pajak dan retribusi melalui transaksi non-tunai, yang menurut Bupati bertujuan meningkatkan kemudahan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan daerah bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam Raperda APBD 2027, PAD ditargetkan sekitar Rp127,6 miliar dari total pendapatan daerah Rp1,069 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp927,7 miliar atau jauh lebih besar.
Fraksi Gerakan Nasional melalui Pdt. Rayaniatie Djangkan meminta perangkat daerah memacu PAD, karena target yang tidak tercapai akan memengaruhi program dan kegiatan yang dirancang dalam APBD, baik APBD murni maupun perubahan.
Bupati menyetujui saran itu dan meminta seluruh perangkat daerah memacu PAD, mengingat apabila target tidak tercapai, hal tersebut akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2027.
Pemerintah daerah juga sepakat dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang belum mencapai target PAD, mengingat fakta integritas telah ditandatangani, sehingga hal itu berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Evaluasi tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung program Tambun Bungai Mandiri, yang dikaitkan dengan kemandirian fiskal Kabupaten Gunung Mas di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pembahasan rinci target PAD masing-masing perangkat daerah akan dilakukan bersama DPRD pada rapat-rapat berikutnya sesuai jadwal Badan Musyawarah, sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah.






