MASAPNEWS – Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya, serta turunnya Dana Bagi Hasil (DBH), memberikan dampak signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Jaya S Monong dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, 17 November 2025, mengatakan untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kabupaten menempuh sejumlah langkah strategis.
“Sejumlah langkah strategis yang dimaksud antara lain melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga PAD sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditargetkan dapat meningkat dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Lalu perluasan basis pemungutan, penambahan jenis pajak dan retribusi, serta penetapan tarif dalam batas yang diizinkan dan pemetaan potensi dan sumber yang dapat menjadi PAD.
Mengoptimalkan digitalisasi daerah pada sektor pendapatan, baik pajak maupun retribusi daerah, melalui transaksi pajak non tunai guna mempermudah layanan dan transparansi penerimaan.
Memperkuat sinergi dan harmonisasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam implementasi program prioritas, agar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Mendorong agar belanja diarahkan lebih produktif dan mengakselerasi penyerapan belanja mulai awal tahun sehingga multiplier efeknya lebih kuat.
Mengembangkan pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif (skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah dan obligasi/Sukuk daerah) untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan.
Memperkuat reformasi birokrasi agar tata kelola pelaksanaan APBD semakin akuntabel dan berdampak terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.
Memastikan seluruh pelayanan pemerintah melalui seluruh perangkat daerah tetap berjalan dengan terus meningkatkan kualitas layanan, serta telah melakukan pemetaan pagu efektif Perangkat Daerah.
Tujuannya agar perangkat daerah dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD secara optimal melalui mekanisme Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Kemudian memastikan dianggarkannya program prioritas Tambun Bungai secara proporsional, serta memastikan tersedianya belanja operasional kantor seperti gaji dan tunjangan, listrik dan air serta membatasi belanja-belanja dan memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
Melakukan pengurangan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN baik PNS, Guru maupun PPPK, dengan porsi TPP PNS berkurang 15 persen, TPP Guru dan TPP PPPK berkurang 55,5 persen.
Pemenuhan Jamkesda sehingga cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mencapai 100 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Program Universal Health Coverage (UHC) Gumas merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten setempat sebesar Rp31,881 miliar.
Pemenuhan alokasi anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan Pemkab Gumas dan Penganggaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, Damang dan Mantir se-kabupaten sebesar Rp3,801 miliar.
“Belanja pada APBD Gumas 2026 tetap memperhatikan terkait dengan pemenuhan Belanja Wajib sesuai perundangan yang berlaku,” bebernya.
Kemudian memastikan dukungan pemerintah dalam penanganan dampak Inflasi serta menjaga daya beli masyarakat melalui sistem Perlindungan Sosial, dengan sasaran berupa kegiatan Padat Karya, Pasar Penyeimbang, dan terus menjaga stabilitas arus transportasi barang maupun penumpang.
“Untuk mengimbangi Belanja Daerah tersebut, maka pada Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan Rp42,294 miliar,” demikian Jaya. (IST)
